Klaim Jamkesda Membengkak

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas, Ibnu Salimi SPt menilai, membengkaknya klaim memang sudah diprediksi sejak awal peluncuran Jamkesda yang tak lagi dibatasi. Ia memprediksi besaran klaim akan meningkat, seiring dengan peluncuran KBS akhir Juli ini.

Soal penambahan anggaran, diakui Ibnu, Pemkab telah mengajukan tambahan anggaran untuk kesehatan. Dalam pembahasan KUA PPAS, diketahui Pemkab Banyumas mengajukan anggaran perubahan sebesar Rp 18 miliar untuk kesehatan. Sehingga jumlah total anggaran untuk kesehatan mencapai Rp 27 miliar.

Ibnu menyampaikan bahwa Komisi D sudah menyetujui besaran anggaran yang diajukan. "Tinggal nanti bagaimana di badan anggaran. Harapannya, mereka juga menyetujui. Bagaimanapun kita Komisi D mendukung jika ini untuk kesehatan masyarakat Banyumas," kata anggota dewan dari fraksi PKS ini, seraya berpesan untuk Pemkab memastikan bahwa KBS tepat sasaran. Tak lupa juga untuk sosialisasi, sehingga masyarakat yang akan berobat tidak terkena KBS Sindrome, yang menyebabkan RS melebih kuota.

Namun, sebagai Badan Anggaran, Ibnu mewanti-wanti Pemkab Banyumas untuk pintar-pintar mencari sumber PAD baru. Langkah ini agar bisa memenuhi kebutuhan anggaran untuk kesehatan yang terbilang besar. Bagaimanapun, Pemkab Banyumas tidak bisa mengesampingkan kebutuhan untuk anggaran yang lain.

"Karena dengan besarnya kebutuhan anggaran ini akan menjadikan anggaran untuk kebutuhan lain berkurang. Tidak mungkin kesehatan terpenuhi, tapi jalan tetap rusak," katanya membandingkan. (azz/sus)