Klaim Mandek, Cash Flow Kacau
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai tunggakan jamkesmas yang belum dibayar tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Supriyantoro menegaskan bahwa pihaknya telah menghitung dana yang harus dikeluarkan. Dari jumlah keseluruhan sekitar Rp 2 triliun, yang telah diverifikasi mencapai Rp 1,3 triliun. Pengajuan dana pun telah diberikan kepada Kementerian Keuangan.
’’Sesuai hasil BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Red), sudah selesai diverifikasi sekitar Rp 1,3 triliun dan saat ini sedang diajukan ke Kemenkeu,’’ tulis Supriyantoro dalam pesan singkat.
Dia mengungkapkan, dana tersebut segera didistribusikan sesuai dengan data verifikasi BPKP begitu disetujui Kemenkeu. Sisanya diberikan begitu verifikasi selanjutnya selesai.
Dana jamkesmas terakhir diberikan pada akhir tahun lalu. Total dana yang diberikan, kata Supriyantoro, sekitar Rp 8 triliun, termasuk untuk klaim jaminan persalinan (jampersal) dan jaminan pelayanan talasemia (jampeltas).
Sebelumnya, pihaknya pernah menyatakan bahwa tunggakan tersebut tidak akan mengganggu operasi dalam JKN. Namun, kenyataannya, pihak RS juga sangat membutuhkan asupan dana tersebut terkait dengan membeludaknya pasien JKN.
Sebagaimana diberitakan (Jawa Pos, 22/2), pada bulan kedua pelaksanaan klaim melalui BPJS Kesehatan, di antara total 953 rumah sakit (RS) yang mengajukan klaim, baru enam rumah sakit yang telah dibayar. Enam RS itu adalah RS Medistra Jakarta, RS Angkatan Darat Bone Sulsel, RSUD Muara Dua OKU Sumsel, RS Metro, RS Harapan Bunda, dan RS AMC Metro.
Lamanya pembayaran klaim itu diduga terjadi karena BPJS tidak memiliki dana yang cukup. Sebab, target iuran Januari tidak bisa dipenuhi. Dana iuran yang berhasil dikumpulkan pada Januari tercatat Rp 2,5 triliun, sedangkan target iuran per tahun mencapai Rp 38 triliun atau sekitar Rp 3,16 triliun per bulan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menegaskan bahwa kondisi keuangan BPJS sangat baik. ’’Tidak benar itu. Likuiditas keuangan kami sangat baik,’’ ujarnya di Jakarta kemarin (22/2).
JAKARTA – Seretnya pembayaran klaim rumah sakit (RS) melalui BPJS Kesehatan mulai berdampak serius. Satu per satu rumah sakit (RS) mulai mengeluhkan
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembanga Keuangan
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK Bagi Honorer TMS Sudah Buka, tetapi Ribuan Orang Gagal Daftar
- Bea Cukai Bogor Raih Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani, Budi Harjanto: Penyemangat bagi Kami
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Dipercaya Menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis
- Bulog Makassar Memastikan Stok Beras Aman Untuk 14 Bulan ke Depan
- Kunjungi Merauke, Mentrans Iftitah Sulaiman Sampaikan Pesan Prabowo untuk Papua