Klarifikasi BHD, Kunci Pengungkap Kasus Gayus

JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Pramono Anung, menegaskan bahwa negara tidak mungkin memberikan toleransi terhadap upaya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak manapun. "Dalam perspektif tersebut di atas, saya tidak sepakat dengan pernyataan Bambang Hendarso Danuri (BHD) saat jadi Kapolri, yang menyatakan jika kasus mafia pajak Gayus Tambunan dibuka ke publik akan menggoyang stabilitas politik dan keamanan nasional," tegas Pramono, di lobi Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1).

Apapun logika yang dipakai untuk mengaburkan substansi pelanggaran hukum skandal mafia pajak ini, lanjut Pram, negara harus mengungkapnya secara transparan. Sementara, menyikapi berbagai pertimbangan politis yang disampaikan BHD kepada Benny Kabur Harman, Pram menyebut itu harus dibahas secara resmi oleh Komisi III DPR.

"Komisi III DPR harus segera memanggil BHD untuk memberikan keterangan, terkait pernyataannya seperti disampaikan kepada Benny. Klarifikasi BHD jadi kunci penting, untuk mengungkap siapa saja pihak yang selama ini melindungi Gayus Tambunan," desaknya.

"Begitu leluasanya seorang Gayus dalam status sebagai tahanan, bahkan masih bisa pelesiran ke luar negeri dengan bebasnya, itu indikasi bahwa memang ada sesuatu di belakang Gayus, dan penegak hukum harus membongkarnya," imbuh mantan Sekjen PDIP itu.