Klarifikasi Harta Calon Kapolri, Permintaan Kompolnas

jpnn.com - JAKARTA – Proses penentuan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hampir sama dengan Pemilihan Kepala Daerah. Sebab, masing-masing kandidat juga diminta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.           

Kendati demikian, Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, menegaskan, bagaimanapun pemilihan Kapolri beda dengan Pilkada. “Ini mirip-mirip Pilkada ya. Tapi, jangan disamakan dengan konteks seperti Pilkada,” katanya, di Kantor KPK, Rabu (24/7).           

Dijelaskan Johan, bedanya kalau Pilkada yang meminta adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah. Sedangkan pemilihan Kapolri, permintaan klarifikasi LHPKN itu berasal dari Komisi Kepolisian Nasional. “Pilkada itu kan KPUD yang  meminta,” tegasnya.

Nah dia menegaskan, LHKPN itu akan diperiksa oleh Deputi Pencegahan KPK. “Verifikasi yang dilakukan LHKPN adalah verifikasi harta kekayaan,” ungkap bekas wartawan itu.

Seperti diketahui, ada sembilan nama calon Kapolri. Yakni, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar, dan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian, Komjen Pol. Budi Gunawan.
Kemudian, Kapolda Metro Jaya DKI Jakarta Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, bekas Deputi Operasi Kapolri, Irjen Badrodin Haiti, Kapolda Jawa Barat, Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Kapolda Sumatra Selatan, Irjen Saud Usman Nasution, Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Anas Yusuf, dan Kapolda Bali, Irjen Arief Wachyunadi.           

Dari nama-nama itu, baru dua yang sudah mendapat giliran menyerahkan LHKPN. Yakni, Anang dan Arief. Tujuh lainnya masih mengantre. “Saya belum dapat data resminya. Tapi ada sembilan kira-kira kandidatnya,” ungkap Johan, ketika ditanya siapa lagi yang akan menyerahkan LHKPN berikutnya. (boy/jpnn)