Klarifikasi Harta ke KPK, Aset Jokowi Ada Penambahan dan Pengurangan

jpnn.com - JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Joko Widodo melakukan klarifikasi atas laporan harta kekayaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (26/6). Namun, pria yang akrab disapa Jokowi itu enggan membeberkan total harta kekayaannya.
Jokowi hanya menjelaskan, ada penambahan dan pengurangan aset miliknya. "Penambahan aset ada, tetapi pengurangan juga ada," katanya.
Namun Jokowi mengaku, dirinya akan menyampaikan secara detil harta kekayaan miliknya pada tanggal 1 Juli di Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Dan nanti secara detail jumlahnya berapa akan kami sampaikan pada tanggal 1 Juli di KPU," tandas Jokowi.
Seperti diberitakan, dalam proses klarifikasi, Jokowi mengaku ditanya secara detil soal harta miliknya. "Tadi juga klarifikasinya, pertanyaannya juga sangat detil baik dari aset yang bergerak maupun tidak bergerak, semua ditanyakan," ujarnya.
Jokowi menyatakan, proses klarifikasi hartanya dilakukan selama 3,5 jam. Dalam proses itu, ia ditanya bagaimana cara memperoleh harta yang dimilikinya.
"Misalnya kita beli sesuatu ini uangnya diperoleh dari mana. Ya tadi disampaikan, ada yang saya membeli aset sesuatu asalnya duitnya dari mana? Dari menjual aset yang lain. Misalnya seperti itu. Semuanya dicek," ucap Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, harta miliknya yang dicek seperti sepeda motor. Selain itu, ia menambahkan, KPK juga memeriksa rekening.(gil/jpnn)
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Joko Widodo melakukan klarifikasi atas laporan harta kekayaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pimpinan KKB Kabur dari Lapas Wamena, Satgas Cartenz: Kami Kejar Sampai Tertangkap Kembali
- Serangan Umum 1 Maret, Klaim & Versi (daripada) Soeharto
- Hadirkan Poliklinik Women & Children, RS Mitra Keluarga Bekasi Janjikan Layanan Komprehensif
- Berdialog dengan Fadli Zon, Putu Rudana: Seni Budaya Harus Jadi Mercusuar Bernegara
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?