Klarifikasi Moeldoko Soal Tudingan Demokrat Justru Memunculkan Spekulasi
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menilai, bantahan yang dikemukakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait tudingan elite Partai Demokrat, tidak klir.
Akibatnya, Adi khawatir justru menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, bahwa apa yang dituduhkan elite partai berlambang mercy itu benar adanya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra sebelumnya menyebut, berdasarkan pengakuan, kesaksian dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang mereka dapatkan, sejumlah kader Demokrat dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang pengin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024.
Petinggi PD lainnya Andi Arief juga menyatakan hal senada melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, @Andiarief_ pada Senin (1/2) kemarin.
Andi Arief menduga Moeldoko yang pengin mengambil alih posisi AHY di Partai Demokrat.
Ia juga menyebut alasan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.
Yakni, meminta klarifikasi dan konfirmasi karena menurutnya, saat merencanakan pengambilalihan tersebut Moeldoko diduga mendapat izin dari Presiden Jokowi.
"Saya kira sejauh ini klarifikasinya tidak klir. Tidak membantah dan tidak membenarkan. Pak Moeldoko kan cuma bilang jangan melibatkan presiden, urusan pribadi, tetapi secara komprehensif tidak membantah soal mengumpulkan para tokoh Demokrat itu," ujar Adi kepada JPNN.com, Selasa (2/2).
Klarifikasi Moeldoko soal tudingan elite Partai Demokrat dinilai memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
- Pengamat Sebut Pilkada Jakarta 2024 Jadi Ajang Pertarungan Para King Maker, Siapa?
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi