KLB Demokrat Serangan terhadap Demokrasi, AHY Minta Bantu Rakyat Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta rakyat Indonesia untuk ikut turun membantu menyelamatkan demokrasi di tanah air.
“Kami tentunya tidak bisa meminta bantuan kepada siapa pun kecuali kepada rakyat Indonesia,” kata AHY kepada saat membuka rapat konsolidasi dengan ketua dan perwakilan pengurus daerah Partai Demokrat dari 34 provinsi, di Jakarta, Minggu (7/3)
AHY mengatakan kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum tandingan, merupakan serangan terhadap demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Karena itu, AHY mengatakan upaya Partai Demokrat menolak KLB beserta hasilnya bukan sekadar mempertahankan kedaulatan dan eksistensi partai.
Namun, lanjut dia, juga menjaga muruah demokrasi serta kedaulatan partai politik di Indonesia.
“Kita (Partai Demokrat) tidak ingin bila ini dibiarkan begitu saja. Bila kita hanya menerima situasi dengan biasa-biasa saja, maka jangan harapkan kebebasan di negeri ini dijamin oleh negara,” ungkap AHY.
“Kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk berpolitik itu adalah hak kita semua, hak warga negara, hak partai politik,” ujar AHY di hadapan para kader Partai Demokrat.
AHY juga berterima kasih kepada segenap bangsa Indonesia dari berbagai elemen di berbagai daerah yang satu per satu memberi support ke Partai Demokrat untuk tetap tegar, sabar, dan terus berjuang.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyatakan KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum tandingan, merupakan serangan terhadap demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
- Soal Susunan Koalisi Prabowo-Gibran, AHY Singgung soal Kesetiaan dan Kekompakan
- Apresiasi Putusan MK, AHY: Pimpinan Hadapi Tekanan dan Beban Luar Biasa
- Sambut Baik Putusan MK, Syarief Hasan: Saatnya Semua Komponen Bangsa Bersatu
- Moeldoko Beber Penyebab Motor Listrik Kurang Diminati Meski Diguyur Insentif
- Moeldoko Targetkan PEVS 2024 Bidik Transaksi Rp 400 Miliar, Ini Masih Rendah
- 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah, Ternyata Ini Penyebabnya