KLHK Beberkan Kunci Atasi Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup

Semenjak itu semua provinsi telah memasukan target IKLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ke depan Siti meminta semua Pemerintah Kabupaten/Kota agar juga memasukkan target IKLH dalam RPJMD Kabupaten/Kota agar upaya kolaborasi semakin baik, sehingga kualitas lingkungan hidup nasional semakin meningkat.

"Saya sungguh berterimakasih karena dari kolaborasi tersebut nilai IKLH Nasional naik sebesar 3,72 poin dari angka 66,5 di tahun 2019 menjadi 70,27 dan melampaui target RPJMN pada angka 68,71," ungkap Siti.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), M.R. Karliansyah menyatakan, jika pengelolaan lingkungan berbasis data yang kuat terus dikembangkan oleh jajarannya.

Selain sebagai dasar perbaikan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan juga sebagai sarana menggerakan partisipasi/kolaborasi para pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha, akademik dan masyarakat untuk mau ikut aktif mengelola aspek lingkungan hidup.

Sejak 2015 dia telah diminta Menteri LHK agar mengarahkan pembangunan infrastruktur pemantauan menjadi prioritas kerja Dirjen PPKL.

Pada periode awal fokus pada pemantauan kualitas lingkungan, yang dilakukan melalui Air Quality Monitoring System (AQMS) untuk memantau kualitas udara dan Online Monitoring (onlimo) untuk memantau kualitas air sungai.

Dua tahun terakhir sistem ini disebutnya telah menjangkau pemantauan emisi di cerobong industri melalui Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu (SISPEK) dan Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING).