KLHK dan Kemenkominfo Luncurkan SMS Blast Informasi Karhutla

Melalui kerja sama ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mencegah karhutla.

“Saya sungguh-sungguh percaya bahwa masyarakat kami sangat intens dan gandrung pada informasi. Terima kasih dan penghargaan tinggi untuk semua pihak yang telah berupaya bersama untuk menangani dan mengurangi karhutla dengan terus menerus memperbaiki sistem untuk pencegahan dan langkah-langkah mengatasinya,” ujar Menteri Siti.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyambut baik kerja sama tersebut dan menyampaikan bahwa Kemenkominfo akan menyediakan sistem penyebarluasan informasi pengendalian karhutla. “Saya mengucapkan terimakasih kepada operator yang menyediakan layanan sms blast secara gratis. Jadi layanan ini tidak berbayar,” kata Rudi.

Dia menambahkan, Kemenkominfo akan mendukung akses jaringan telekomunikasi, khususnya di daerah rawan karhutla yang termasuk blind spot (titik buta). Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Kemenkominfo bisa melakukan intervensi kebijakan dengan menyediakan akses informasi pengendalian karhutla yang dapat diakses oleh jaringan telekomunikasi dan lembaga penyiaran.

“Nanti bisa diperiksa, hutan yang sering kebakaran itu, ada tidak yang berdampingan dengan daerah yang ada dalam Perpres No. 131 Tahun 2015, kemudian nanti desa yang terdekatnya disana akan kami bangun Base Transceiver Station (BTS),” tutur Rudi.

Acara hari ini, menurut Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, I.B. Putera Parthama, merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara KLHK dengan Kemenkominfo pada tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Melalui peluncuran sistem informasi ini, masyarakat dapat mengenal dan lebih familiar sistem deteksi dini karhutla, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan pencegahan karhutla dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat,” kata Putera.

Putera menambahkan, program ini juga merupakan lanjutan dari sistem peringatan dan deteksi dini karhutla yang telah lebih dulu diluncurkan pada tahun 2015, yang dapat dimonitor melalui laman sipongi.menlhk.go.id.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Pejabat Eselon I lingkup KLHK dan Kemenkominfo, pejabat yang mewakili Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Restorasi Gambut (BRG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Mabes TNI, Mabes POLRI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi se-Indonesia.