KLHK dan PP Muhammadiyah Kerja Sama Wujudkan Nawacita

KLHK dan PP Muhammadiyah Kerja Sama Wujudkan Nawacita
Menteri LHK Siti Nurbaya dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), di Jakarta, Jumat (13/4) . Foto: Humas KLHK

Beberapa program kerja sama lainnya yang akan dimasifkan, yaitu hutan pendidikan, usaha-usaha hutan produktif, pemberdayaan hutan untuk masyarakat setempat, program SITI (Sadarkan perempuan, dengan Inovasi lahan, yang Tepat guna untuk meningkatkan Income), serta program untuk pemberdayaan lingkungan.

Sangat Relevan

Menteri Siti Nurbaya mengatakan kerja sama dengan Muhammadiyah sangat penting. Terlebih lagi sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program pemerintah khususnya di KLHK harus dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat. “Mengelola Sumber daya alam berkelanjutan itu sangat penting, karena kita saat ini hanya meminjam dari generasi yang akan datang,'' kata Siti.

Muhammadiyah yang memiliki jejaring lembaga pendidikan, juga dinilai relevan guna mendorong berbagai program kerja KLHK. Contohnya Muhammadiyah sudah memiliki lahan di berbagai universitas-nya untuk hutan pendidikan, seperti di Sumut, Palangkaraya, Bengkulu, dan lainnya.

Pengelolaan SDA harus mampu menjawab dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Karena hampir 70 persen masyarakat menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan pada kurang lebih 26 ribu desa di Indonesia. ''Bapak Presiden memberi arahan pada kami, dan saya menularkan pada seluruh jajaran di KLHK ini, untuk mengaktualisasikan keadilan ekonomi itu,'' tegas Menteri Siti.

Pemerintah melakukan langkah koreksi dari kebijakan-kebijakan masa lalu di sektor kehutanan. Salah satunya melalui Perhutanan Sosial. Melalui program ini ada tiga akses penting yang diberikan pemerintah untuk rakyat, yakni akses lahan, akses berusaha, dan akses untuk keterampilan.

Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat didorong bisa memiliki kemampuan manajemen sekelas korporasi. Inilah kata Menteri Siti yang membedakan kebijakan di era sekarang dengan pemerintahan sebelumnya. ''Khususnya di kehutanan sosial, kita ingin rakyat jadi pelaku usaha bukan hanya mitra atau pekerja,'' tegasnya.(fri/jpnn)


Haedar Nashir mengapresiasi terobosan pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian LHK yang menggandeng organisasi masyarakat Islam dalam pengelolaan SDA.


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News