KLHK Intensifkan Pengaturan Pengelolaan Perhutanan Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengintensifkan formulasi pengaturan pengelolaan Perhutanan Sosial terhitung sejak diundangkannya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

KLHK melakukan formulasi pengaturan pengelolaan perhutanan sosial khusus untuk Pulau Jawa melalui pertemuan dengan akademisi, praktisi, dan pakar bidang organisasi masyarakat serta media di Jakarta, Senin (8/3).

Penyusunan Peraturan terkait dengan wilayah kawasan hutan produksi dan lindung di Pulau Jawa yang akan tetap dikelola Perum Perhutani seluas kurang lebih 1,4 juta hektare.

Sedangkan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus untuk Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan, atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan, kurang lebih seluas 1 juta hektare.

“Pengaturan ini sangat penting untuk menyehatkan Perum Perhutani agar dapat fokus mengembangkan bisnisnya melalui multi usaha dan pelaksanaan reforma agraria Perhutanan Sosial mampu memberikan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Siti Nurbaya, dalam pertemuan tersebut.

Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM sekaligus Penasihat Senior Menteri LHK San Afri Awang, mengungkapkan pada wilayah Perum Perhutani terdapat zona tenurial 93.073 hektare dan zona adaptif yang tidak produktif.

Selain itu, terdapat konflik sosial seluas 255.290 hektare serta terdapat hutan lindung dalam tekanan sosial tinggi seluas 169.939 hektare.

Sementara itu kinerja 5.600 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra Perum Perhutani di Pulau Jawa kurang lebih hanya 4 persen yang sehat.