KLHK Resmi Tetapkan Dua WN Singapura sebagai Tersangka Impor Limbah

“Hukumannya bisa mencapai 15 tahun penjara dan denda Rp 15 Miliar. Delik material dan primum remediun, langsung dapat ditindak. Penanganan kasus ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penegakan Hukum Pidana Yazid Nurhuda mengatakan, terungkapnya kasus ini berawal dari permohonan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang kepada Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3. Agar bersama-sama memeriksa limbah yang sudah berada di Kawasan Berikat Tangerang itu.

“Permintaan itu berkaitan dengan Permendag No 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-B3 yang menetapkan bahwa persetujuan impor dapat diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari KLHK dan Kementerian Perindustrian. Sampai 22 Agustus 2019, KLHK belum pernah menerima pengajuan rekomendasi impor limbah non-B3 dari PT ART,” terangnya.

Yazid mengungkapkan, kedua WNA Singapura ini akan dikenakan Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Republik Indonesia dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 Miliar. Sedangkan setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15 Miliar.

Penyidik KLHK sendiri saat ini juga sedang mendalami dugaan pidana lainnya yang dilakukan oleh LSW sebagai Direktur PT AST. Terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang ditemukan di lokasi PT ATR di Kawasan Berikat di Cikupa Tangerang.

BACA JUGA: Iip Mulyono Masuk ke Kamar Adik Ipar Saat Istri Tidur, Sudah Tiga Kali

Jumlah limbah B3 yang dikelola tanpa izin oleh LSW sebanyak 580 ton, yang dikemas dalam jumbo bag, dan diduga berupa limbah B3. Apabila terbukti maka pelaku akan dikenakan ancaman pidana lainnya yaitu setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 Miliar. (luk)