KLHK Siapkan Masterplan Selesaikan Rehabiliasi Lahan Kritis

"Mulai tahun 2019 dilakukan langkah koreksi, yaitu luasan RHL diperluas 10x lipat yaitu menjadi 207.000 Ha, dan akan terfokus pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, 65 Dam/bendungan, dan daerah-daerah rawan bencana. Jadi tidak tersebar merata, seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Putera.

Peningkatan luasan RHL ditahun 2019 ini diharapkan akan berlanjut atau ditingkatkan sesuai masterplan yang sedang disiapkan KLHK untuk periode 2020-2030.

Namun, Putera juga menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi lahan kritis tidak serta-merta dapat menghilangkan bencana hidroorolgis khususnya banjir.

Karena beragam dan kompleksnya penyebab banjir, maka solusi permanennya ialah diatasinya semua penyebab banjir secara simultan. 

"Hanya rehabilitasi lahan kritis saja, tidak akan mencegah banjir. Banjir akan tetap terjadi meskipun hulu sebuah DAS sudah kembali berhutan, apabila daya tampung sungai berkurang. Jadi kuncinya ialah adanya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu, yang diacu oleh seluruh sektor Kementerian/Lembaga terkait (antara lain Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian Pertanian) dan seluruh Pemerintah Daerah dalam suatu DAS," tegas Putera.

Kemudian Forum Bakohumas ini juga menghadirkan narasumber seorang Tenaga Ahli Madya dari Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu- isu Sosial, Ekologi dan Budaya, Hageng Suryo Nugroho untuk memberikan masukan terkait upaya KLHK dalam Rehabilitasi DAS.

Hageng menyatakan bahwa KSP selalu turun kelapangan untuk memantau setiap upaya implementasi pembangunan dari masing-masing sektor.

Dalam hal Rehabilitasi DAS, KSP melihat bahwa saat ini sudah harus dijadikan penekanan kerja karena dari 450 DAS yang ada di Indonesia, saat ini 118 DAS sudah kritis atau sudah seperempatnya yang rusak.