KLHK Tingkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kesetaraan Gender

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (LHK) Siti Nurbaya Bakar memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Pengarusutamaan Gender (PUG) antar Eselon I lingkup KLHK di Jakarta, Jumat (09/10). Lomba ini merupakan bentuk komitmen, dan inovasi KLHK dalam rangka percepatan PUG bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Lomba Pengarusutamaan Gender lingkup Eselon I KLHK telah dilaksanakan sejak Februari, dimulai dari persiapan, pengisian kuisioner, pengumpulan data dukung lomba hingga pelaksanaan verifikasi lomba secara online pada Agustus hingga September 2020.

Pemenang lomba ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: pemenang Inovasi adalah Inspektorat Jenderal dan Ditjen PDASHL; kategori Madya adalah Ditjen PPI, Ditjen PKTL dan Ditjen PHPL; dan untuk kategori Utama adalah Sekretariat Jenderal, Badan P2SDM, Ditjen PHLHK dan Ditjen PSKL.

Siti Nurbaya menyambut baik penyelenggaraan Lomba Pengarusutamaan Gender (PUG) antar Eselon I KLHK. Hal ini merupakan bentuk komitmen bersama dan juga inovasi dalam mendorong percepatan PUG di KLHK hingga tingkat tapak.

“Dengan adanya lomba ini, saya harap KLHK dapat menjadi instansi yang responsif terhadap gender dalam bidangnya, sehingga layak menjadi tempat untuk belajar dan menjadi contoh bagi pihak lain dalam percepatan pelaksanaan PUG,” kata Menteri Siti dalam keterangannya, Sabtu (10/10).

PUG di KLHK sebagai salah satu implementasi pengarusutamaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam RPJMN 2020-2024, telah dilaksanakan sejak 2009. KLHK secara konsisten dan terus menerus yang dibuktikan dengan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pratama pada tahun 2011, APE Madya pada tahun 2013, APE Utama pada tahun 2015, dan APE Mentor (paling tinggi) pada tahun 2018.

"Sebagai penerima penghargaan pada Kategori APE Mentor, KLHK bertanggung jawab untuk menjadi penggerak dan tauladan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan,” tambah Menteri Siti.

Sebagai seorang birokrat yang sejak awal bekerja pada proses pengarus-utamaan gender dalam pembangunan nasional Indonesia, Menteri Siti mengakui beratnya tantangan yang dihadapi untuk mengimplementasikan PUG dalam pemerintahan hingga masuk substansi paket UU Bidang Politik.