KLHK Ungkap 2 Instrumen Pembiayaan untuk Perlindungan Lingkungan Hidup
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan memiliki beberapa strategi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi mengatakan pendanaan itu termasuk pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti sukuk hijau yang dilakukan pemerintah.
"Selain ada penguatan kebijakan fiskal, pendanaan melalui fiskal yang ada melalui sektor publik, kita juga mendorong adanya pengembangan instrumen pembiayaan inovatif," jelas Dirjen PPI Laksmi seperti dikutip di Jakarta, Kamis (2/6).
Laksmi mencontohkan beberapa instrumen pembiayaan yang telah dikembangkan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti sukuk hijau dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan daya tarik investasi swasta dan semakin terbukanya akses Indonesia kepada pendanaan global.
"Saat ini masing-masin konvensi punya mekanisme pembiayaan atau pendanaan dan banyak sumber akses pendanaan global yang bisa dimanfaatkan," katanya.
Menuurutnya, empat strategi itu perlu dikombinasikan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi seluruh pemangku kepentingan.
"Mudah-mudahan kita semua bisa terus berkolaborasi, terus bekerja sama untuk bisa memobilisasi berbagai macam sumber daya yang perlu kita manfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut," tutur Laksmi.
KLHK menyatakan memiliki beberapa strategi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perlindungan dan pengelolaan lingkung hidup
- Pertalindo dan Pemkot Semarang Sosialisasikan Amdalnet
- Komitmen Mengurangi Sampah, PT Godrej Consumer Products Raih Penghargaan KLHK
- Kemendes Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Temui Uskup Agung Jakarta, Ridwan Kamil Diminta Urus Fakir Miskin & Lingkungan
- Menteri LH Hanif Faisol Terjun Langsung Bersihkan Sampah di Kali Cipinang
- Ini yang Akan Dilakukan Eddy Soeparno Setelah Ditetapkan Bertugas di Komisi XII DPR