Klop dengan Opsi Usulan Wamen ESDM
Penerapan Harga Tengah Premium
Minggu, 22 Januari 2012 – 08:12 WIB
Padahal, kebijakan pembatasan dikhawatirkan akan meningkatkan potensi penyelewengan penimbungan BBM bersubsidi hingga ada pengumuman. Dalam pandangannya, lebih baik pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi secara fluktuatif. "Kalau saya, naikkan Rp 1.000 sampai 1.500 per liter," katanya.
Pri Agung mengungkapkan, dirinya sudah melakukan hitung-hitungan jika menaikkan harga dengan nominal sesuai usulannya. Jika kenaikan harga premium Rp 1.000 per liter, maka potensi inflasi hanya 1 persen. Langkah itu menghemat keuangan negara sebesar Rp 38,3 triliun per tahun.
Dalam konteks anggaran tahun 2012, menurut dia, memang hanya ada pilihan pembatasan BBM atau kenaikan harga. Namun untuk jangka panjang, pilihan konversi BBM ke BBG bisa menjadi opsi yang diupayakan. "Tapi (konversi ke BBG) jangan 1 April ini. Jelas tidak mungkin," kata direktur eksekutif ReforMiner Institute itu.
Menurutnya, untuk menerapkan kebijakan konversi BBM ke BBG, setidaknya akan memakan waktu lima hingga sepuluh tahun, bergantung pada kesiapan negaranya. "Itu perhitungan mulai dari nol hingga siap semua infrastrukturnya," jelasnya.
JAKARTA - Beragam opsi yang muncul terkait rencana pembatasan dan pengaturan BBM bersubsidi, sepertinya, tidak sulit menemukan titik temu. Setidaknya
BERITA TERKAIT
- Pengamat: Prabowo Bisa Mengajukan Penundaan PPN 12 Persen dalam APBNP 2025
- ASDP Catat Lebih dari 1.400 Kendaraan Menyeberang menuju Pulau Samosir Libur Nataru 2024-2025
- Tingkatkan Profit UMKM Lewat Digitalisasi dan Pelatihan Pasar
- Dukung Reformasi Berkelanjutan di Bea Cukai, Bappisus Tekankan Pentingnya Kolaborasi
- Jamkrindo Bantu Pelaku UMKM yang Sulit Dapat Akses Modal Perbankan
- Bea Cukai Kalbagsel dan Instansi Terkait Dukung Pelaku Usaha Lokal Tingkatkan Ekspor