KMP Berpotensi Sapu Bersih Kursi Gubernur
Senin, 08 September 2014 – 06:34 WIB
Bambang menyebut, mayoritas pilkada lebih banyak berlanjut dari proses politik ke gugatan di Mahkamah Konstitusi. Proses sengketa hasil ini juga tidak mudah, karena pergolakan di daerah yang menggelar pilkada terkadang muncul antar kubu pasangan calon. "Tahap gugat menggugat ini, di beberapa daerah kerap diwarnai kekerasan," ujarnya.
Masalah sosial itu juga ditambah dengan problem pemborosan anggaran. Biaya yang dikeluarkan setiap pasangan calon dalam pilkada langsung cenderung tanpa batas. Siapapun pihak yang menang ataupun kalah sama-sama mengeluarkan dana yang besar demi mengejar ambisi.
"Biasa besar yang harus dikeluarkan para kandidat ujung-ujungnya mendorong siapapun pemenangnya melakukan praktik korupsi agar modal kampanye kembali," ujar Bambang.
Bambang menyatakan, dengan pilkada oleh DPRD, maka bupati/walikota/gubernur bisa kerja sepanjang 5 tahun. Sementara pengalaman sejumlah Pilkada langsung menunjukkan, tahun ketiga sudah disibukkan dengan kampanye. Proses promosi dan mutasi pejabat selalu dikaitkan dengan dukungan Pilkada.
JAKARTA - Soliditas partai-partai yang tergabung di koalisi merah putih (KMP) akan memiliki efek luar biasa jika tetap terjaga sampai di tingkat
BERITA TERKAIT
- Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Diberi Banyak Apresiasi Saat Evaluasi Kinerja di Kemendagri
- Kemendagri Apresiasi Kinerja Pj Gubernur Sumut, Luar Biasa
- 5 Berita Terpopuler: Pernyataan BKN Keluar, Kepastian Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu Ada tetapi Tanpa Tunjangan, Waduh
- Gaji PPPK Paruh Waktu Rp 3,8 Juta, Jam Kerja Part Time Belum Jelas
- Peradi Masih jadi Pilihan Utama Calon Advokat Untuk Ikuti PKPA
- Masjid Indonesia Pertama di Yokohama Jepang Resmi Dibangun