KMP di DPRD DKI Terus Berupaya Jegal Pelantikan Ahok

jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta tampaknya belum rela Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilantik sebagai gubernur DKI.

Hal itu terlihat saat KMP DKI melaksanakan rapat tertutup sesama pimpinan partai yang tergabung dalam KMP di lantai 9 DPRD DKI, kemarin. Usai rapat, Ketua KMP DKI Taufik menegaskan akan berupaya menggagalkan pelantikan tersebut.

Sebab, pelantikan tersebut dinilainya cacat hukum. "Pelantikan itu kan basisnya aturan dan tata tertib. Nah, kalau Ahok tetap dilantik ini melanggar aturan," ujar dia.
       
Oleh karena itu, lanjut dia, KMP DKI akan melakukan langkah politik tegas untuk menggagalkan pelantikan tersebut. Pertama, dia akan menggugat surat yang disampaikan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi tentang pengusulan pelantikan gubernur DKI kepada presiden ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Menurutnya, surat itu cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh dua wakil ketua DPRD DKI. "Surat ini hanya diparaf oleh ketua DPRD sendiri, jadi cacat hukum," tegas dia.
       
Kedua, kata dia, KMP DKI telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menangguhkan pelantikan tersebut. Dia pun optimis Jokowi -sapaan akrab Joko Widodo- akan bijak menyikapi surat tersebut agar tidak menimbulkan persoalan, baik di internal DPRD DKI maupun di kepemimpinan Ahok kelak.

Jokowi diharapkan menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA) keluar tentang hal itu. "Kami juga akan mendatangi MA, agar persoalan ini semakin jelas," ujar dia.
       
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyatakan, tidak mempersoalkan pihak-pihak yang tidak setuju atas pelantikan Ahok. Bagi dia, pelantikan itu harus segera dilaksanakan karena warga Jakarta saat ini membutuhkan pemimpin yang definitif.

Jika terus ditunda-tunda maka akan berpotensi mengganggu program pemprov yang telah disusun sebelumnya. "Kalau ada yang keberatan itu urusan mereka masing-masing," tegas dia. (ken/fai)