KMP Dianggap Ekspresikan Politik Balas Dendam yang Menyulitkan Bangsa
JAKARTA – Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi mengatakan ekspresi negatif yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya politik bangsa Indonesia telah ditunjukkan Koalisi Merah Putih (KMP). Menurutnya, manuver politik koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyapu bersih kepemimpinan di parlemen, bahkan mengupayakan penggagalan pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla oleh MPR bentuk politik balas dendam yang picik.
“Selama langkah politik negatif tersebut dipraktekkan, maka selama itu pula bangsa ini berada di situasi yang sulit,” kata Muradi dalam keterangan persnya, Senin (6/10).
Muradi menjelaskan praktik menang dengan segala cara dan tak mau mengakui kekalahan adalah bentuk politik purba yang meniadakan hakikat berbangsa dan bernegara serta konstitusi di negeri ini. Kata dia, momentum pemilihan pimpinan DPR, MPR serta pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK harus dimaknai sebagai kemenangan bangsa Indonesia dan rakyatnya untuk maju terus mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.
Karena itulah mekanisme kontrol sebagaimana yang didengungkan oleh partai pendukung Prabowo-Hatta harus dilakukan dengan cara-cara yang semestinya dalam trias politika.
“Bukan melakukan penjegalan atas nama manuver politik purba, apalagi secara terbuka melawan kehendak rakyat yang memilih calon legislatif dan presidennya dengan kemenangan yang dilegitimasi oleh pilihan sadar rakyat,” kata Muradi. (boy/jpnn)
JAKARTA – Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi mengatakan ekspresi negatif yang tidak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bea Cukai-BNN Gagalkan Penyelundupan Narkotika di Bandara Soetta, Modus Pelaku Beragam
- Deposito Wakaf UICI & BSI Bakal Disalurkan untuk Beasiswa dan Pendidikan
- Mensos & Presiden HI Serahkan 200 Kunci Rumah kepada Penyintas Gempa Cianjur
- Dipanggil Sekda Herman Tengah Malam, Honorer Satpol PP Batal Kepung Kantor Gubernur Jabar
- Pernyataan Terbaru MenPANRB soal Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Diperpanjang Lagi
- Bertemu Pj Gubernur Jabar, Farhan Kukuh Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi