KMP Dituding Lebih Diktator dari Orba

jpnn.com - JAKARTA - Kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam menenempatkan seluruh kursi pimpinan di DPR dan MPR RI dinilai sebagai bentuk ketidakadilan dalam sebuah demokrasi. Pasalnya, KMP sengaja ingin menjadikan parlemen sebagai bentuk perlawanan atas kekalahan di pemilu presiden 2014 lalu.

Bahkan, menurut Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sihol Manulang, KMP melakukan membangun tirani politik dan lebih jahat dari era orde baru di jaman Soeharto.

“Kami tegaskan bahwa KMP telah melakukan politik balas dendam yang lebih diktator dari Soeharto,” kata Sihol, kepada Indo Pos (JPNN Grup) di Jakarta, kemarin (10/10).

Menurut Sihol, salah satu bentuk diktator adalah KMP tidak memberikan ruang bagi koalisi Indonesia Hebat untuk ikut duduk di kursi kepemimpinan parlemen, termasuk adanya rencana KMP yang akan menempati sejumlah alat kelengkapan di parlemen, salah satunya komisi-komisi DPR.

"Di zaman Soeharto saja, PPP yang merupakan lawan politiknya masih diberi ruang di legislatif," tukasnya.

Kalau ternyata KMP akan menjadikan parlemen sebagai ruang untuk melawan pemerintahan Jokowi-JK, kata Sihol, maka seluruh relawan beserta rakyat pemilih capres nomor urut dua ini juga telah mempersiapkan sejumlah agenda untuk melakukan perlawanan.

"Bara JP dan sejumlah relawan lainnya pagi tadi telah melakukan pertemuan pasca pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Kami pun telah mempersiapkan sejumlah agenda untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK, salah satunya akan menghadang perlawanan KMP jika menganggu pemerintahan baru ini," ungkapnya.

Apakah bentuk perlawanan itu? Sihol pun tak mau berkomentar banyak. “Kalau dominasi rakyat ternyata harus digerogoti, maka jika diperlukan, salah satunya kami akan menurunkan massa yang sangat besar untuk menjadi parlemen jalanan (demontrasi, Red),” tegasnya.