KMP Dorong Reshuffle, Pengin Masuk Kabinet?

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani mengatakan, sudah saatnya presiden melakukan evaluasi, termasuk me-reshuffle menteri dengan menggunakan kewenangan prerogatifnya.

Saat ditanya peluang Partai Gerindra masuk di kabinet, Muzani langsung membantah. ’’Gerindra sejak awal ditekankan Pak Prabowo (ketua umum Gerindra, Red) berada di luar pemerintahan. Supaya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenuhi janji-janjinya,’’ tegasnya.

Secara terpisah, politikus PDIP Falah Amru mengungkapkan bahwa partainya bisa memahami kegalauan publik atas kinerja sejumlah menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dia kemudian menyinggung contoh terakhir tentang polemik ada atau tidaknya utang Indonesia ke IMF.

Ketidakakuratan data yang sempat dimunculkan Presiden Joko Widodo tersebut kemudian mendapat respons Presiden Ke-6 SBY. ’’Hal-hal seperti munculnya data IMF langsung dari ucapan presiden yang konon informasinya dari Seskab (Andi Widjajanto) itu sangat memprihatinkan,’’ tutur Falah.

Meski demikian, anggota Komisi VII DPR itu tetap mengingatkan pada semua pihak tentang hak prerogatif yang dimiliki presiden terkait kabinetnya. Tidak ada yang boleh dan bisa menekan presiden untuk melakukan reshuffle. (bay/dyn/c17/fat)