KMP Hanya Berupaya Naikkan Posisi Tawar ke Jokowi-JK

jpnn.com - JAKARTA -  Pascamelakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Koalisi Merah Putih (KMP) dimungkinkan akan semakin kuat di parlemen.

Hal itupun dibuktikan dengan pembentukan UU MD3 dengan penjegalan PDIP sebagai Ketua DPR RI, plus disetujuinya panitia kuhusus (Pansus) pemilu presiden (Pilpres) oleh Komisi II DPR RI.
    
Menurut peneliti senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo, pembentukan pansus merupakan warning untuk kedua kalinya bagi pemerintahan Jokowi-JK mendatang.

“Jika kita tengok ke belakang, pembentukan Pansus Pilpres ini sudah dirancang oleh KMP selang beberapa hari setelah pemilihan presiden pada 9 Juli lalu hingga KPU menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Karyono, kepada INDOPOS (grup JPNN) di Jakarta, kemarin (3/9).
    
Meski begitu, Karyono mensinyalir, KMP ingin menunjukkan kekuatan dan soliditasnya  hanya sebagai manuver atau warning, yang bertujuan untuk menaikkan bargaining politik dan menaikkan posisi tawar dengan kubu Jokowi-JK. “Kemungkinan untuk menaikkan posisi tawar oleh sebagian partai KMP,” cetusnya.
    
Untuk itu Karyono pun masih ragu, apakah soliditas KMP hingga saat ini benar akan menjadi koalisi permanen di parlemen.  Tetapi bila sikap semua partai KMP konsisten menjadi oposisi permanen terhadap pemerintahan Jokowi-JK, maka bisa berpotensi mengganggu pelaksanaan program pemerintah.
    
Jika demikian, kata Karyono, maka peran laskar-laskar rakyat dan relawan Jokowi-JK di pilpres lalu menjadi sangat penting untuk menjadi kekuatan politik penekan kekuatan KMP di DPR.

“Kekuatan rakyat harus digalang untuk mengawal program-program dan kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Setidaknya, kekuatan laskar rakyat bisa menjadi kekuatan penyeimbang di parlemen,” tandasnya.
    
Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik Alfan Alfian. Pertemuan pimpinan parpol yang tergabung di KMP dengan SBY kemarin merupakan konsolidasi politik yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Hingga akhirnya SBY dan Demokrat memutuskan untuk bergabung. "Saya kira itu pertemuan konsolidasi politik KMP sebagai penyeimbang," kata Alfan.
    
Dia menambahkan, dengan kekuatan cukup besar, keberadaan KMP dapat lebih dominan di parlemen selama lima tahun ke depan. Hal ini membuat pemerintahan Jokowi-JK hendaknya lebih mewaspadai dengan jangan terlalu percaya diri.  

"Karena Demokrat sendiri kan bagian dari KMP, dan di DPR sendiri saat ini KMP masih dominan," demikian Alfan. (dli)