KMP Tolak OSO, DPD Berang
Sidang MPR Masih Diskors
jpnn.com - ‪JAKARTA - Nama Oesman Sapta Odang (OSO) yang diusung DPD RI menjadi pimpinan MPR RI, ditolak mentah-mentah oleh Koalisi Merah Putih. Mereka menilai satu nama dari DPD tidak bisa masuk ke dalam dua paket pimpinan sebagaimana diatur Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Alhasil, sidang paripurna MPR yang dipimpin Maimanah Umar itu pun banjir interupsi hingga diputuskan sidang diskors sampai pukul 13.30 WIB, untuk dibahas kembali dalam rapat gabungan. "Dengan ini sidang saya skors. Nanti dilanjutkan rapat gabungan pukul 13.30 WIB," kata Maimanah Umar, Selasa (7/10).
Protes KMP terhadap satu nama calon dari DPD disampaikan secara terbuka oleh semua anggota koalisi, mulai dari Golkar, Gerindra, PAN, PKS hingga Demokrat. Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal mengatakan, UU MD3 tidak mengatur hanya satu calon perwakilan DPD yang akan diusung dalam dua paket.
"UU MD3 tidak mengenal satu nama. Kedua, kami di paripurna tidak pernah menugaskan DPD untuk memilih satu nama itu, coba liat agendanya, paripurna mengambil satu nama itu tidak ada," kata Refrizal dalam interupsinya.
Dari Fraksi Gerindra juga menyatakan hal senada. Dalam UU no 17 tahun 2014 pasal 21 ayat 5 tidak mengatur satu nama. Yang diatur justeru dua nama dengan dua paket. Sehingga satu nama untuk masuk dua paket yang diusulkan DDP itu tidak rasional dan mereka mendesak masalah ini kembali dibahas di rapat gabungan.
Namun perwakilan dari DPD, Bambang Sadono tak tinggal diam. Ditegaskannya, munculnya satu nama dari DPD justru merupakan hasil kesepakatan dari rapat gabungan antara perwakilan DPD dan dari fraksi-fraksi di DPR.
Satu perwakilan DPD lainnya, Abraham Parulianto juga menduga, masih buntunya paripurna MPR ini hanya karena salah satu koalisi tak respek dengan nama Oesman Sapta Odang.
"Padahal kami sudah mengikuti hasil rapat gabungan, dan munculnya nama perwakilan dari DPD (OSO) sudah merupakan keputusan pleno," tandasnya. (fat/adk/jpnn)
‪JAKARTA - Nama Oesman Sapta Odang (OSO) yang diusung DPD RI menjadi pimpinan MPR RI, ditolak mentah-mentah oleh Koalisi Merah Putih. Mereka menilai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lestari Moerdijat: Upada Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Harus Diatasi
- ATA Carnet, Fasilitas yang Permudah Masuknya Peralatan Konser Maroon 5 di Jakarta
- Tambang Timah Ilegal di Bekasi Merugikan Negara Rp 10 Miliar
- Komisi III DPR Segera Datangi Kapolda Kalbar, Ada Apa?
- Sungguh Mulia, Kapolda Babel Bantu Penyembuhan Remaja Korban Bullying di Sekolah
- BPJS Ketenagakerjaan Dorong Peningkatan Budaya K3 di Lingkungan Kerja Perusahaan