KMP Tolak Perppu Pilkada, Demokrat Pasrah

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan enggan berspekulasi terkait indikasi penolakan Koalisi Merah Putih (KMP) terhadap  Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menurutnya, sampai saat ini Demokrat masih yakin Perppu yang mengatur pemilihan kepala daerah tersebut akan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.

"Ya kita lihat saja nanti gimana. Apakah tetap menolak Perppu atau gimana. Tapi harapan kami secara moral, etika moral politiknya harus dijalankan," kata Syarief di Gedung DPR, Rabu (3/12).

Ia hanya mengingatkan tentang kesepakatan antara pimpinan partai-partai anggota KMP dengan Partai Demokrat terkait Perppu Pilkada. Berdasarkan kesepakatan itu, KMP seharusnya mendukung pengesahan Perppu Pilkada menjadi undang-undang.

Namun, Syarief juga mengakui bahwa Partai Demokrat tidak bisa berbuat apa-apa jika KMP melanggar kesepakatan. Pasalnya, dalam kesepakatan memang tidak diatur mengenai sanksi.

"Ini mengikat secara moral aja ya. Tetap hak masing-masing partai menentukan sikap," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan menteri itu mengatakan, apapun pilihan KMP nanti, Demokrat tetap mendukung Perppu Pilkada. Ia pun menegaskan bahwa Demokrat tidak memiliki kewajiban untuk terus sependapat dengan KMP.

"Kami kan penyeimbang. Tidak di KMP dan di KIH. Memang sudah jalan. Pada isu-isu tertentu kami gabung. Kalau tidak sejalan ya tidak gabung," pungkasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie telah menyatakan tidak setuju dengan Perppu Pilkada. Ia pun memerintahkan anggota Fraksi Partai Golkar di DPR untuk menolak pengesahan perppu yang dibuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.