KMPD Geram, KPU-Bawaslu Enggan Teken Pakta Integritas

Ironisnya, Ketua KPU Husni Kamil Malik dan anggota KPU Arief Budiman sudah berjanji akan meneken pakta integritas itu pada 11 Mei lalu di gedung Mahkamah Konstitusi.  ”Keduanya berjanji di depan pers. Tapi faktanya tidak ada tanda-tanda mereka mau menandatanganinya. Kalau Bawaslu sama sekali tidak ada jawaban,” imbuh pria yang gemar berpeci hitam ini.

Diungkap Ray, dirinya mendapat informasi kalau KPU enggan meneken pakta integritas itu karena ada point menjaga kemandirian yang penjabarannya tidak bekerja sama dengan pihak asing manapun terkait tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk program-program penunjangnya.

”Ini yang berbahaya, kalau KPU sedang menjajaki kerja sama dengan 4 lembaga donor asing dalam penyediaan teknologi IT pemilu dan alat sosialisasi pemilu. Makanya mereka tidak mau tandatangan pakta yang kami serahkan itu,” jelas Ray.

Menurutnya, sikap KPU dan Bawaslu ini sangat mengherankan sebab sebelumnya kedua lembaga pemilu itu berkali-kali mengatakan kalau menandatangani pakta integritas adalah jamak dilakukan. ”Namun bertolak belakang dengan kenyataannya. Seolah pemilu itu hanya hajatannya mereka saja, hajatannya KPU, Bawaslu, pemerintah, dan parpol,” keluh Ray.

Terkait penjajakan kerja sama 4 lembaga donor asing itu, menurut Ray, sudah menjadi alasan yang klise kalau setiap pejabat negara yang mengaku alokasi anggaran APBN untuk lembaganya atau kementeriannya tidak pernah mencukupi. ”Saya tidak pernah dengar ada kementerian atau lembaga yang mengatakan alokasi anggaran APBN sangat berlebihan. Selalu ngakunya tidak cukup,” katanya.