KMS: Seleksi Menteri Libatkan KPK dan PPATK, Kapolri juga dong
jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendesak Presiden Joko Widodo melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dilibatkan untuk dalam proses seleksi calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Alasannya, pelibatan kedua lembaga tersebut bisa mengeliminasi adanya dugaan politik dagang atau balas budi dalam pemilihan Kapolri yang baru.
"Pada intinya KMS mengingatkan Presiden Jokowi bertindak hati-hati dan bijaksana dalam memilih calon Kapolri," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto kepada wartawan saat mengelar konferensi pers di kantor ICW di Jakarta, Jumat (9/1).
KMS merupakan gabungan dari berbagai lembaga yang serius mengawasi proses seleksi calon Kapolri. Selain ICW, ada pula dua lembaga lainnya, yakni Lingkar Madani dan Institute for Criminal Justice Reform.
Agus menjelaskan penunjukan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan (leadership), integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi. Makanya kata dia, sebaiknya Jokowi juga tidak memilih figur Kapolri hanya karena dia dianggap berjasa terhadap dirinya selama masa Pilpres maupun titipan partai tertentu.
Selain itu, calon Kapolri yang nantinya dipilih juga tidak bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah. Hal ini penting agar pemerintahan Jokowi-JK kedepan tidak terganggu atau tercoreng kredibilitasnya.
"Bahkan tersandera dengan persoalan korupsi, Hak Asasi Manusia, pencucian uang atau persoalan hukum lain yang dilakukan oleh Kapolri ataupun yang terjadi di internal Kepolisian," katanya.
Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan seharusnya Jokowi konsisten dengan sikapnya. Kala memilih menteri, PPATK dan KPK dilibatkan dengan harapan menghasilkan para pembantu yang berintegritas dan memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau proses pemilihan menteri dilibatkan, seharusnya seleksi calon Kapolri juga dong," katanya. (awa/jpnn)
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendesak Presiden Joko Widodo melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka
- Cuaca Hari Ini: Hujan Berpotensi Mengguyur Mayoritas Kota Besar di Indonesia
- INSPIRA Sebut Kapolri Sigit Bawa Perubahan di Polri
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Tim Gabungan Siap Amankan 335 Gereja saat Perayaan Natal di Bali
- Puncak Kenaikan Penumpang di Terminal Amplas Diprediksi Pada 22 Desember 2024