KNPI Butuh Pemimpin yang Bebas Konflik
Kamis, 27 Oktober 2011 – 17:47 WIB

KNPI Butuh Pemimpin yang Bebas Konflik
JAKARTA – Tokoh Pemuda Indonesia Timur, Jhonny Ballo mengatakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) membutuhkan ketua umum yang tidak terlibat dualisme kepengurusan KNPI sebelumnya. Menurutnya, hanya pemimpin yang bebas dari kepentingan yang bisa meredam konflik, menjadi perekat sekaligus pemersatu organisasi kepemudaan.
“Konflik dan dualisme kepemimpinan hanya akan melemahkan kekuatan kaum muda dalam membangun bangsa. KNPI sebagai wadah berhimpun kaum muda butuh rekonsiliator yang mampu meredam konflik substansial,” kata Jhonny yang ditemui wartawan di sela-sela kongres KNPI di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (27/10/2011).
Baca Juga:
Menurut Jhonny, syarat lain yang harus dimiliki calon pemimpin induk organisasi kepemudaan adalah harus mempunyai akses luas di semua bidang, mulai dari dunia usaha hingga ke petinggi pemerintahan, sehingga kesempatan kaum muda untuk berperan dalam pembangunan dapat bertambah besar. KNPI kata dia, mestinya dipimpin anak muda yang berpengalaman memimpin organisasi kepemudaan tingkat nasional, bersahabat, dan punya akses luas.
Selain terbebas dari konflik, menurut Wakil Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Agus Muldya Natakusumah mengatakan perwujudan keadilan dan kesejahteraan berhasil apabila calon pemimpin masa depan mampu bersatu untuk kemajuan bangsa. “Figur yang tepat menjadi pemimpin kaum muda yang berpengalaman di bidang kepemudaan, mampu merekatkan indikasi keretakan pemuda, dan memiliki jaringan yang luas hingga ke pedesaan,” ujarnya.
JAKARTA – Tokoh Pemuda Indonesia Timur, Jhonny Ballo mengatakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) membutuhkan ketua umum yang tidak
BERITA TERKAIT
- Mendagri Tito Ungkap Total Anggaran PSU Pilkada 2024 Rp 719 Miliar
- Konflik Tuntas, Gubernur Meki Nawipa Bakal Temui Masyarakat Puncak Jaya
- Abraham Sridjaja Pastikan Perluasan Peran TNI di Jabatan Sipil Tidak Sembarangan
- Budi Sulistyono Pertanyakan Efektivitas Investasi Danareksa di Garuda Indonesia
- Soal Skandal di Produk MinyaKita, Legislator PDIP Mengkritisi Pengawasan Kemendag
- Syamsu Rizal: Revisi UU TNI Harus Berbasis Kebutuhan Nyata, Bukan Sekadar Formalitas