KNPI DKI Tuntut Pemerintah Pusat Turuti Kemauan Anies Baswedan
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta mendukung penuh usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown. Usulan itu sebelumnya ditolak oleh pemerintah pusat.
Dukungan diberikan demi alasan kemanusiaan, mengingat angka pasien yang terjangkiti virus Corona (COVID-19) di wilayah DKI Jakarta sangat tinggi. Jauh melampaui daerah-daerah lain di Indonesia.
"Kami mendesak pemerintah pusat untuk menyetujui usulan tersebut (karantina wilayah). Kami juga siap membackup setiap tindak lanjut dari kebijakan gubernur," ujar caretaker Ketua DPD I KNPI DKI Jakarta Rachmat Ariyanto, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4).
Rachmat berharap usulan karantina wilayah nantinya diikuti jaminan ketersediaan pangan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap berjalan serta adanya jaminan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk pengobatan selain virus corona (Covid-19).
"Kami juga berharap peran puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) dapat dimaksimalkan sebagai sarana preventif untuk pencegahan Covid-19," ucapnya.
Rachmat meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan bisa memaksimalkan peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk efektifitas karantina lokal, serta mendesak seluruh fraksi di DPRD DKI ikut mendukung usulan karantina lokal, demi menjaga keselamatan nyawa masyarakat Jakarta. (gir/jpnn)
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta mendukung penuh usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan karantina wilayah
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Agung Nugroho Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat Atasi Masalah Infrastruktur & Banjir di Pekanbaru
- Sampit Bantul
- Kedekatan Anies-Ahok Simbol Perlawanan ke Pemerintah hingga Sinyal Oposisi
- Yakin Pram-Rano Menang Satu Putaran, Anies Baswedan: Lihat Data KPU
- Pramono Sebut Nama Anies Hingga Ahok Setelah Unggul di Quick Count
- Anggap Maruarar Sirait Main SARA di Jakarta, Chandra: Belum Move On dari Rezim Jokowi