KNPI Nilai Pemerintah Tak Becus Awasi Distribusi BBM Bersubsidi

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang banyak kontroversi dari segi distribusi dan kuota anggaran yang meyedot sebagian besar pagu APBN mendapat sorotan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menanggapi klaim bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran.

"Kita sangat heran pengawasan subsidi dan distribusi BBM oleh negara sangat rendah, lihat saja Kemenkeu pernah mengungkapkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 502,4 triliun sebagian besar oleh orang kaya," kata Haris.

Haris juga menyatakan bahwa pihak industri yang paling banyak menikmati subsidi BBM dibanding rumah tangga miskin.

"Menurut catatanya, sebanyak 89% solar dinikmati dunia usaha, sedangkan 11% lainnya dinikmati oleh rumah tangga," pungkas Haris.

Lanjut Haris sangat kecewa ketika ditemukan fakta hanya 5% rumah tangga miskin menikmati subsidi BBM.

"Dari data total segmen rumah tangga, ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin (petani dan nelayan)," jelas Haris.

Haris juga mengungkapkan bahwa untuk pertalite sebaliknya, 14% dinikmati dunia usaha dan sebagian besar dinikmati oleh rumah tangga yakni 86%.