KNPI Nilai Pemerintah Tak Becus Awasi Distribusi BBM Bersubsidi

"Dari segment rumah tangga, sebanyak 80% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20% yang dinikmati rumah tangga miskin. Dengan demikian, kurang lebih 80% subsidi BBM 'dirampok' oleh golongan yang tidak berhak," jelas Haris.

Haris juga menuturkan kondisi kuota BBM subsidi jenis pertalite yang stoknya terbatas.

"Kuota penyaluran Pertalite mencapai 23,05 juta KL pada 2022 dan Kuota ini diprediksi oleh Kemenkeu RI akan habis pada akhir 2022. Bayangkan jika diperkirakan konsumsi pertalite mencapai 29,07 juta KL atau 126% dari total kuota. Sementara itu, untuk Solar, kuotanya sebesar 15,10 juta KL pada tahun ini. Adapun, proyeksi konsumsi solar sebanyak 17,44 juta KL atau 115% dari total kuota dan akan habis pada akhir 2022," jelas Haris.

Haris mengungkapkan bahwa kendala penyaluran subsidi tepat sasaran terletak pada masalah data.

"Kendala utama penyaluran subsidi tepat sasaran pada masalah data, maka sebaiknya pemerintah perbaiki tata kelola ini," kata Haris.

Haris pun berharap agar pemerintah memperkuat fungsi Pertamina sebagai pengelola tunggal subsidi BBM.

"Pemerintah harus memperkuat fungsi Pertamina sebagai satu-satunya pengelola BBM bersubsidi," tegas Haris.

Haris yang dikenal kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat berharap adanya pelibatan berbagai elemen masyarakat.