Koalisi Besar Cenderung Abaikan Penegakan Hukum

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan untuk stabilnya pemerintahan dibutuhkan dukungan parlemen yang besar. Untuk mewujudkannya dibentuk koalisi yang sebesar-besarnya.
"Tapi koalisi besar ibarat pisau bermata dua karena bisa jadi penyebab ketidakjelasan sistem pemerintahan," kata Arbi Sanit, saat dihubungi wartawan, Rabu (14/5).
Menurut Arbi, untuk menjalankan pemerintahan di sistem seperti ini tidak bisa dengan koalisi ramping. Dibutuhkan koalisi besar. "Tapi koalisi itu juga harus loyal. Percuma besar kalau para anggota koalisinya tidak loyal," ujarnya.
Kelemahan koalisi besar lanjut Arbi, di samping tidak pernah ada jaminan bahwa akan ada loyalitas selama koalisi berjalan juga mensyaratkan kompromi-kompromi besar karena tanpa kompromi, mustahil koalisi bisa dijalankan.
"Koalisi besar harus ada kompromi besar untuk menerima cacat bawaan maupun cacat yang terjadi menyusul terbentuknya koalisi. Dengan fakta ini sulit menegakan aturan atau membenahi kondisi yang ada," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan untuk stabilnya pemerintahan dibutuhkan dukungan parlemen yang besar.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menteri PKP Maruarar Sirait Segera Selesaikan Polemik Meikarta
- Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar Pantas Dihukum Berat
- ART Sebut Kejagung Hadapi 2 Lawan saat Menangani Perkara, Satunya Buzzer
- Fee Proyek 10 Persen Terungkap di Sidang Mbak Ita, Apa Peran Iswar Aminuddin?
- Paus Fransiskus Wafat, David Herson: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian Dunia
- Seorang Pria di Palu Divonis Penjara 1 Tahun 5 Bulan Gegara Gadaikan Mobil Kredit