Koalisi Besar Cenderung Abaikan Penegakan Hukum
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan untuk stabilnya pemerintahan dibutuhkan dukungan parlemen yang besar. Untuk mewujudkannya dibentuk koalisi yang sebesar-besarnya.
"Tapi koalisi besar ibarat pisau bermata dua karena bisa jadi penyebab ketidakjelasan sistem pemerintahan," kata Arbi Sanit, saat dihubungi wartawan, Rabu (14/5).
Menurut Arbi, untuk menjalankan pemerintahan di sistem seperti ini tidak bisa dengan koalisi ramping. Dibutuhkan koalisi besar. "Tapi koalisi itu juga harus loyal. Percuma besar kalau para anggota koalisinya tidak loyal," ujarnya.
Kelemahan koalisi besar lanjut Arbi, di samping tidak pernah ada jaminan bahwa akan ada loyalitas selama koalisi berjalan juga mensyaratkan kompromi-kompromi besar karena tanpa kompromi, mustahil koalisi bisa dijalankan.
"Koalisi besar harus ada kompromi besar untuk menerima cacat bawaan maupun cacat yang terjadi menyusul terbentuknya koalisi. Dengan fakta ini sulit menegakan aturan atau membenahi kondisi yang ada," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan untuk stabilnya pemerintahan dibutuhkan dukungan parlemen yang besar.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ini Upaya Propan Raya dan LPJK dalam Perlindungan Gedung dari Kebakaran
- Mendikdasmen Beri Sinyal Ada Regulasi Baru Penempatan Guru PPPK, Hamdalah
- Hari Ini Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Jangan Nekat Bertindak Konyol
- BMKG Ungkap Prakiraan Cuaca Hari Ini, Ada Hujan di Sejumlah Wilayah
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul