Koalisi Diyakini Bubar Sebelum 2014

JAKARTA - Pengamat politik Yudi Latif menilai, cara-cara yang ditempuh oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mempertahankan dan memperkokoh kekuasaanya sudah menjurus ke arah soft otoriterian.  "Kalau hanya sebatas pemenuhan azas-azas demokrasi, dukungan politik yang dia dapat dari rakyat sudah lebih dari cukup. Tapi kelihatannya SBY kurang percaya diri lalu menggunakan soft otoritarian untuk menambah dukungan politiknya melalui penguasaan lembaga legislatif," ujar Yudi Latif, usai diskusi bersama pimpinan kelompok DPD di MPR, John Pieris dan pakar hukum Tata Negara Irmanputra Sidin, di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (14/10).

Perilaku politik SBY yang soft otoriterian dengan cara menguasai lembaga legislatif itu, lanjutnya, sekaligus telah mencederai proses demokrasi yang saat ini tengah berproses di Indonesia. Menjawab pertanyaan tentang adanya upaya SBY untuk memperbanyak partai koalisi melalui bagi-bagi jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, Yudi juga menyebut tindakan itu sebagai upaya untuk memusatkan kekuasaan pada dirinya tanpa sedikit mempertimbangkan suhu politik pada 4 tahun mendatang. "Koalisi besar ini paling lama hanya berusia 3 atau 4 tahun ke depan. Setelah itu berbagai praktek menelikung akan terjadi dimana-mana," ujarnya.

Menurut Yudi, jika SBY pada akhirnya harus memilih diantara banyak profesional dengan latar belakang institusi parpol, silakan saja. Yang penting mereka itu harus diperlakukan secara profesional. Jangan sampai terjadi perlakuan yang istimewa karena pada akhirnya akan jadi bumerang.

Sementara pakar hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menegaskan, di tengah kuatnya upaya SBY untuk menguasai DPR, maka DPD mestinya memperlihatkan sikap mengkritisi. "Fraksi-fraksi sudah di tangan SBY, satu-satunya yang diharapkan bisa mengontrol pemerintahan dan DPR itu hanya DPD," imbuh Irman.