Koalisi Hanura-PDIP Picu Konflik HT dengan NasDem Terulang

jpnn.com - JAKARTA - Partai Hanura mengisyaratkan bergabung dalam koalisi pimpinan PDI Perjuangan (PDIP). Namun rencana koalisi tersebut diperkirakan terkendala dan rawan masalah.
Pasalnya, keikutsertaan Hanura dalam koalisi PDIP rentan terbentur konflik kepentingan dengan Partai NasDem. Seperti diketahui, Ketua Bappilu Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (HT) dulunya pernah menjadi anggota Partai NasDem. Namun, HT hengkang dari partai bentukan Surya Paloh itu karena konflik internal.
"Apakah Hanura ke PDIP? Belum tentu. Enggak ada jaminan juga koalisi akan harmonis bila Hanura gabung ke PDIP," kata pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/5).
Hendri menuturkan, PDIP akan memiliki poin tambahan bila Hanura merapat dan berkoalisi. Namun, NasDem sangat mungkin menarik dukungan dari PDIP jika harus bersinggungan dengan HT.
Apabila NasDem menarik dukungannya, maka peluang calon presiden (capres) PDIP Joko Widodo alias Jokowi untuk berlaga pada pilpres 2014 menjadi lemah.
"Kalau NasDem menarik diri dari PDIP bisa repot juga, jadi tidak strong. Selama ini PDIP dan NasDem 18 persen tambah 7 persen jadi 25 persen, sehingga sudah bisa mencalonkan capres," ujarnya.
Menurut Hendri, secara historis Hanura lebih tepat berkoalisi dengan Gerindra dan Golkar. Alasannya, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dulunya merupakan kader Partai Golkar.
"Kalau dilihat dari sejarah, Hanura lebih cocok ke Gerindra dan Golkar, karena Wiranto dulunya Golkar," tandasnya.(dil/jpnn)
JAKARTA - Partai Hanura mengisyaratkan bergabung dalam koalisi pimpinan PDI Perjuangan (PDIP). Namun rencana koalisi tersebut diperkirakan terkendala
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik