Koalisi Jokowi Tolak Pansus Penyelenggaraan Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah anggota parlemen menggulirkan pembentukan panitia khusus (pansus) penyelenggaraan pemilu dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, Rabu (8/5). Pendorong pansus merupakan anggota partai politik yang menjadi pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Sebaliknya, fraksi partai politik yang mendukung Joko Widodo – Ma’ruf Amin tegas menolak pembentukan pansus.
Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Johnny Gerard Plate menyatakan, kegagalan, keberhasilan, capaian, kekurangan, kelemahan, dan hal-hal negatif dari pemilu, merupakan hasil dari legislasi primer yang dibuat parlemen bersama pemerintah.
BACA JUGA: Misbakhun: Pansus Pemilu tidak Perlu Dibuat
Karena itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu mengatakan, untuk menjaga proses pemilu berlangsung dengan baik, dan memastikan pesta demokrasi berjalan langsung umum bebas rahasia, serta jujur dan adil, harus dilakukan pengawasan bersama-bersama.
“Kami dengan ini menyatakan secara tegas menolak pembentukan pansus sebelum proses perhitungan suara ini selesai dilaksanakan,” katanya dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, itu.
BACA JUGA: Fadli Zon: Yang Bilang Pemilu Baik Otaknya Harus Diperiksa
Menurut Johnny, menjadi wajar dan masuk akal bila DPR menunggu, ikut mengawasi dengan tidak mengambil langkah-langkah politik yang merusak dan mengintervensi penghitungan suara yang tengah berlangsung.
Menurut Johnny, menghakimi bahwa pemilu telah dilanggar atau terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, adalah keputusan yang sangat prematur.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian