Koalisi LSM Kritik Panglima TNI

JAKARTA - Koalisi LSM di bidang penegakan HAM ramai-ramai mengkritik Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. Djoko dianggap terlalu mudah menyatakan kasus HAM oleh TNI sudah selesai sehingga pihak AS bersedia memberi bantuan. Padahal, menurut koalisi, banyak pelaku yang belum dihukum.

   

LSM itu tersebut antara lain Kontras, LBH Jakarta, Imparsial, IKohi, INFID dan JSKK menggelar jumpa pers di kantor Kontras, Sabtu (26/7). "Pernyataan panglima TNI sangat melukai hati korban kejahatan kemanusiaan oleh oknum TNI," ujar Kepala Divisi Pemantauan impunitas dan pemenuhan Hak korban Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani.

    

Yati menjelaskan ada beberapa alasan mengapa kasus HAM Kopassus tidak bisa tutup buku dengan begitu saja. Pertama, dia menguraikan, pernyataan Presien SBY pada 4 Mei 2010 lalu yang meminta agar ada kebijakan dari ekseklutif, legislatif, dan yudikatif untuk memberikan keadilan bagi korban HAM masa lalu.  "Pernyataan itu seharusnya termasuk kasus penculikan yang melibatkan Kopassus," jelasnya.

    

Kedua, jika dikatakan kasus hukumnya selesai, Yati mempertanyakan, kenapa Danjen Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus mencopot Kolonel Hartomo dari jabatan Komandan (Dan) Group I dan juga Letkol Untung Budiharto dari jabatan Asren Danjen Kopassus pada Maret 2010 lalu. "Itu secara langsung mereka mengakui bahwa belum selesai," katanya.