Koalisi LSM Tolak Tim Hemat Anggaran

Khusus terhadap DPR, koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan, Maftuchan mendesak Komisi XI DPR untuk melakukan review dan penyisiran terhadap rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga (RKA-KL) yang terindikasi melakukan pemborosan dan menetapkan standar biaya yang masuk akal.

"Komisi XI kami minta membenahi nomenklatur di RKA-KL yang kemudian memenuhi unsur standar dan akuntabel secara audit. Kami mendesak supaya ada perubahan yang radikal atau signifikan terkait praktek penyusunan anggaran yang lebih mencerminkan kepentingan rakyat, yang lebih mendorong upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Terakhir, LSM untuk APBN Kesejahteraan juga mengajak DPR untuk menolak rencana pembentukan Tim Penghematan Anggaran yang akan dilakukan oleh Presiden. Kami sangat apresiasi ide DPR untuk memasukkan indikator penurunan kemiskinan, pengangguran, kematian balita dan ibu serta indeks pembangunan manusia didalam Undang-Undang APBN.

"Kami memandang, gagasan itu salah satu upaya mengarahkan APBN untuk menyejahterakan rakyat," pungkasnya.(fas/jpnn)