Koalisi Masyarakat Desak Sisminbakum Dituntaskan
Rabu, 22 Juni 2011 – 18:46 WIB

Koalisi Masyarakat Desak Sisminbakum Dituntaskan
JAKARTA - Kejaksaan Agung kembali didesak untuk segera menentukan sikap terkait kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Kementerian Hukum dan HAM. Desakan ini muncul dari Koalisi Masyarakat Anti Mafia Hukum, saat menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung, Rabu (22/6). Pasalnya, sudah sejak akhir 2010 lalu berkas Yusril dan Hartono dinyatakan lengkap oleh penyidik atau P21, namun hingga kini tak dilimpahkan dengan alasan harus mengkaji putusan kasasi lepas demi hukum terhadap mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemkum HAM Romli Atmasasmita.
Dalam orasinya, koordinator aksi Suprapto meminta kejaksaan segera mengumumkan apa alternatif yang dipilih dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan pengusaha Hartono Tanoe Sudibjo, selaku mantan kuasa pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika yang merupakan operator Sisminbakum.
"Tapi demi kepastian hukum, kami berharap kejaksaan melimpahkan perkara Sisminbakum ke pengadilan," kata Suprapto saat berorasi di depan seratusan pendemo. Selain berotasi, pendemo terlihat sempat mengecam sikap kejaksaan yang dinilai lamban menangani Sisminbakum.
Baca Juga:
JAKARTA - Kejaksaan Agung kembali didesak untuk segera menentukan sikap terkait kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Kementerian
BERITA TERKAIT
- Pimpinan KKB Kabur dari Lapas Wamena, Satgas Cartenz: Kami Kejar Sampai Tertangkap Kembali
- Serangan Umum 1 Maret, Klaim & Versi (daripada) Soeharto
- Hadirkan Poliklinik Women & Children, RS Mitra Keluarga Bekasi Janjikan Layanan Komprehensif
- Berdialog dengan Fadli Zon, Putu Rudana: Seni Budaya Harus Jadi Mercusuar Bernegara
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?