Koalisi Masyarakat Sipil Menduga Prabowo Menyalahgunakan Kekuasaan untuk Pemilu 2024

jpnn.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menduga Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden (Capres) RI Prabowo Subianto menyalahgunakan kekuasaan di proyek pembangunan sumur bor di Sukabumi dan Bedah Rumah di Cilincing, Jakarta Utara.

Koalisi juga menemukan indikasi ketidaknetralan TNI melalui pengerahan Babinsa.

Ketua PBHI Julius Ibrani selaku jubir koalisi dalam siaran persnya menyatakan dalam sepekan terakhir masyarakat disuguhi pemberitaan kehadiran Prabowo pada peresmian pembangunan sumur bor air di sejumlah titik di Kabupaten Sukabumi dan proyek bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara.

Anggaran kedua proyek tersebut bersumber dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dijalankan melalui Universitas Pertahanan (Unhan) dengan dalih program pengabdian kepada masyarakat.

"Lebih jauh, dalam pelaksanaan proyek bedah rumah di Cilincing, juga terdapat keterlibatan anggota Babinsa TNI yang ditengarai melakukan pendataan KTP dan KK warga," ujar Julius dikutip dari siaran pers, Sabtu (6/1).

Adapun keterlibatan Babinsa TNI telah dikonfirmasi oleh Kapuspen TNI Brigjen Nugraha Gumilar yang menyatakan pendataan KTP dan KK warga yang dilakukan oleh Babinsa untuk mendukung proyek Bedah Rumah.

Koalisi Masyarakat Sipil memandang kehadiran Prabowo pada dua kegiatan itu patut diduga sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan fasilitas negara untuk kepentingan politik? Pemilu 2024.

"Kegiatan tersebut terindikasi kampanye politik, di mana kedudukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan hanyalah akal-akalan untuk dapat mengakses fasilitas dan sumber daya negara dari jabatan yang didudukinya," tutur Julius.