Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Intervensi Anggota TNI di Kampus UI dan UIN Semarang

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil mendesak DPR RI untuk memberikan perhatian ini kepada Presiden dan Panglima TNI yang telah mencederai profesionalisme TNI, ikut campur dalam urusan kemahasiswaan dan akademis.

Koalisi juga mendesak DPR untuk mengevaluasi pemerintah agar menjalankan amanat Konstitusi, memberikan arahan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI agar pasukan TNI tetap menjaga mandat sebagai penjaga pertahanan, tidak mencampuri urusan sipil, serta menghormati prinsip demokrasi, kebebasan sipil akademik, dan hak berkumpul warga negara.

Wahyudi menegaskan bahwa intervensi ke ruang sipil dan meresahkan mahasiswa yang berkegiatan merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi warga negara.

"Kami menagih janji DPR setelah revisi UU TNI untuk memberikan perhatian serius kepada pemerintah dan Panglima TNI agar tidak sewenang-wenang melakukan tindakan-tindakan yang potensial melanggar prinsip Konstitusi dan UU TNI," kata Wahyudi.(fat/jpnn)