Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Kewenangan Jumbo Polisi di RUU KUHAP

“Jadi ketika ada rumusan pasal yang membatasi kewenangan kejaksaan untuk menangani tindak pidana korupsi, begitu juga KPK, tetapi memberi ruang yang lebih pada polisi, maka itu harus dipertanyakan. Ini apa sebenarnya apa yang dituju,” ungkap Fadil.

Padahal merujuk pada UU Kejaksaan maupun UU KPK, lanjut Fadil, kejaksaan maupun KPK memiliki kewenangan untuk mengusut pidana korupsi. (dil/jpnn)