Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Perluasan Kewenangan TNI Setelah Penembakan 3 Polisi di Lampung

jpnn.com - Koalisi masyarakat sipil mengecam keras penembakan diduga oleh oknum TNI yang menewaskan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Terlebih lagi, insiden penembakan polisi dari Polsek Negara Batin itu terjadi di tengah upaya Pemerintah dan DPR merevisi UU TNI dan memperluas kewenangan TNI di ranah sipil.

"Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras peristiwa penembakan yang terjadi pada 17 Maret 2025 ini," kata Deputi Internal Walhi M Ishlah yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, Rabu (19/3/2025).

Yang paling disesalkan, kata Ishlah, penembakan terjadi saat polisi sedang melaksanakan tugas operasi penggerebekan judi sabung ayam dan ditanggapi oleh pelaku dengan menembak titik vital 3 korban hingga meninggal.

Atas peristiwa itu, koalisi masyarakat sipil mempertanyakan kembali perluasan kewenangan TNI di ranah sipil sebagaimana direncanakan di dalam RUU TNI, karena di satu sisi mekanisme pengawasan yang ketat justru belum ada, termasuk pengaturan senjata api bagi militer yang bertugas di tengah masyarakat.

"Beberapa jam sebelum peristiwa Lampung ini, bahkan terjadi penembakan oleh anggota TNI di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, yang menyebabkan seorang warga meninggal," tutur Ishlah.

Dua kejadian yang berturut-turut dan di tengah proses persidangan pelaku penembakan bos rental mobil yang juga dilakukan oleh anggota TNI, dinilai menunjukkan tidak efektifnya mekanisme pengawasan internal yang ada di tubuh TNI saat ini.

"Kami mempertanyakan prosedur, SOP, dan pengawasan penggunaan senjata api oleh TNI yang kemudian bisa menyebabkan adanya kejadian-kejadian ini. Apalagi, dari kejadian-kejadian ini, anggota TNI tidak dalam kondisi bertugas," tuturnya.