Koalisi Merah Putih Diprediksi Hanya Sisa Gerindra dan PKS

jpnn.com - JAKARTA - Meski masih menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), namun kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap meyakini bisa sah menjadi pemenang pemilu presiden 2014. Bahkan, pasca keputusan sidang akhir MK pada 22 Agustus nanti, Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo Hatta akan bubar dan bergabung dengan pendukung pasangan nomor urut 2 itu.

"Kalau MK sudah putuskan pasti semuanya akan mencoba untuk berlomba-lomba untuk bergabung ke pemerintahan yang ada. Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan itu," kata politisi PDIP Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin (7/8).

Wakil Ketua DPR RI ini juga yakin bahwa rakyat sudah menentukan pilihan. Oleh karenanya, menurut dia, tak perlu lagi membentuk pansus Pilpres.

"Sehingga dengan demikian saya menganggap terlalu berlebihan, dan rakyat sudah memutuskan, rakyat sudah membuat," kata Pramono.

Sementara menurut pengamat komunikasi politik Universitas Tarumanegara, Jakarta, Eko Harry Susanto, keyakinan partai besutan Megawati Soekarno Putri bahwa KMP bisa bubar itupun sangat dimungkinkan, mengingat partai yang tergabung di KMP adalah partai yang terbiasa hidup sebagai partainya pemerintah, dan tidak pernah berada dalam posisi oposisi, terkecuali Gerindra.

Selain Gerindra, kata Eko, partai yang dimungkinkan juga mungkin tak bergabung ke kubu Jokowi adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mengingat ideologi partai ini yang agamis. Dan selalu berselisih paham dengan PDIP.

"Tampaknya PDIP punya keyakinan, bahwa KMP akan pudar. Mungkin saja tidak semua lepas dari Gerindra.Tapi yang potensial untuk menjauh adalah Golkar dan Demokrat. Sedangkan PAN dan PPP, perlu waktu cukup untuk lepas dari Gerindara," kata Eko, kepada Indopos (Grup JPNN), Kamis (7/8).

Menurutnya, tidak bisa diabaikan, bahwa secara historis, golkar tidak terbiasa berada di luar pemerintahan yang berkuasa. Selain itu, sangat masuk akal jika golkar juga mendukung kadernya, Jusuf Kalla  di tubuh pemerintahan Jokowi.