Koalisi Perubahan Bakal Terus Gaduh jika Anies Baswedan Tak Segera Pilih Cawapres
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Zaenal A Budiyono menyarankan agar Anies Baswedan sebagai bakal capres dari Koalisi Perubahan segera menentukan kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi mantan gubernur DKI itu di Pilpres 2024.
Menurut Zainal, kegaduhan di internal Koalisi Perubahan akan terus muncul jika Anies tidak kunjung memutuskan figur cawapres pedampingnya.
“Makin lama Anies Baswedan menggantung pasangannya, maka kegaduhan internal koalisi akan kian membesar,” ujar Zainal melalui layanan pesan ke JPNN.com, Minggu (5/2).
Pendiri sekaligus direktur eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) ASIA itu menambahkan sejak awal Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membentuk Koalisi Perubahan sudah sepakat menyerahkan penentuan bakal cawapres tersebut kepada Anies.
Menurut Zainal, sejauh ini sejumlah survei menempatkan tiga nama kuat sebagai calon pendamping Anies.
Ketiga nama itu ialah Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kader PKS yang juga eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan alias Aher, serta Gubernur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang tercatat sebagai salah satu deklarator ormas NasDem.
Soal masing-masing partai punya nama untuk bakal cawapres pendamping Anies, kata Zainal, hal itu cukup dibicarakan di internal Koalisi Perubahan tanpa harus memperlihatkan perdebatannya di depan publik.
“Bahwa ada usulan nama dari masing-masing partai, hal itu sah-sah saja. Namun, seharusnya lobi-lobi tersebut cukup dilakukan di panggung belakang,” tuturnya.
Sebenarnya Anies Baswedan memiliki peran penting untuk mendisiplinkan para politisi dari Nasdem, PD, dan PKS agar tidak saling berseberangan soal cawapres.
- Pembangunan IKN Kembali Dilanjutkan, Anggaranya Sangat Wow
- AHY Ungkap Partai Demokrat Sempat Dijegal Saat Ingin Masuk Pemerintahan
- Perayaan Natal Demokrat, AHY: di Indonesia Semua Agama Bisa Beribadah dengan Tenang
- Prabowo Setujui Anggaran Rp 48,8 T untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
- DPR Buka Masa Sidang, Legislator PKS Langsung Menyoroti Skandal Pemasangan Pagar Laut
- Soal Survei Kinerja 100 Hari Prabowo, Jubir Kementrans: Terbukti Merakyat