Koalisi Sebut Hasan Nasbi Ibarat Kepala Kantor Tetapi Tak Ada Isi Kepala

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, terkait insiden teror kepala babi di kantor Tempo. Pernyataan Nasbi yang dianggap tidak empatik dan merendahkan kebebasan pers dinilai tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat tinggi pemerintah.

Dalam pernyataannya, Nasbi secara sarkastik menyebut agar memasak kepala babi yang ditemukan di depan kantor Tempo. Koalisi menilai komentar tersebut tidak hanya menunjukkan kurangnya empati, tetapi juga mengabaikan prinsip kebebasan pers dan keamanan jurnalis.

Koalisi yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Centra Initiative, Imparsial, PBHI, ELSAM, Walhi, HRWG, DeJuRe, dan Setara Institute, menegaskan bahwa pernyataan Nasbi mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Alih-alih menunjukkan keprihatinan atas insiden teror, pernyataan Nasbi justru dianggap melegitimasi tindakan intimidasi terhadap media.

"Pernyataan tersebut tidak sepatutnya didiamkan karena mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang kritis," tegas Koalisi dalam rilisnya, Sabtu (22/3).

Mereka juga mendesak Prabowo untuk meninjau kembali posisi Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, mengingat sikapnya dinilai tidak etis dan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Koalisi juga menyatakan solidaritasnya terhadap Tempo atas insiden teror kepala babi tersebut. Mereka menegaskan bahwa praktik intimidasi semacam ini harus segera dihentikan dan pelakunya diungkap.

"Cara-cara teror seperti ini adalah praktik purba yang seharusnya sudah ditinggalkan, namun masih terjadi hingga hari ini," tulis Koalisi.

Julius Ibrani dari PBHI secara tegas mengkritik Nasbi dengan menyebut, "Kepala Kantor yang tidak ada isi kepalanya tapi ada kantornya." Pernyataan ini menggambarkan kekecewaan terhadap kinerja Nasbi, terutama setelah insiden penghapusan cuitannya terkait RUU TNI yang sebelumnya juga menuai kontroversi.