JPNN.com 
Koalisi Sipil Tolak Penambahan Kewenangan Penegak Hukum-Militer
Minggu, 09 Februari 2025 – 13:35 WIB
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani. Dok: Antara.
"Kami mendesak pada DPR dan pemerintah untuk menghentikan dan menolak pembahasan RUU Polri, RUU Kejaksaan dan RUU TNI," pungkasnya. (cuy/jpnn)
Koalisi Sipili menolak wacana soal penambahan kewenangan penegak hukum hingga militer.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
BERITA TERKAIT
- Surati Komisi III DPR, Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan 8 Poin Krusial Pembaruan KUHAP
- 5 Berita Terpopuler: Forum PPPK Punya Agenda Besar, Seluruh ASN Wajib Tahu, Muncul Kritikan Pedas
- Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Wacana Penambahan Kewenangan Polri, Kejaksaan, dan TNI
- DPRD Babel Didesak Bentuk Pansus Kerugian Lingkungan
- Kejaksaan Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik versi Survei Indikator
- Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden Prabowo Memastikan Transisi Energi Inklusif
