Koalisi Tolak Proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung

jpnn.com - JAKARTA – Saat pemerintahan Jokowi-JK gencar menggolkan proyek megah Kereta Api Cepat (high speed railway/HSR) Jakarta-Bandung kerja sama Indonesia-Tiongkok, sebagian kalangan justru menolak proyek tersebut yang menghabiskan anggaran sekitar lebih dari Rp 70 triliun.

Mereka yang menolak keras terdiri dari politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono (mewakili partai politik), Ketua Dewan Nasional WALHI Dadang Sudarja, Sekertaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin, dan Ketua PRODEM Andrianto. Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Dalam keterangan persnya, Ferry Juliantono secara tegas menolak proyek tersebut lantaran diduga ada permainan pemerintah, dan juga dianggap tidak transparan kepada masyarakat. Karenanya, Ferry meminta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan menghubungkan empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar (tidak jauh dari kawasan Gedebage) menjadi pusat Pemerintahan Kota Bandung sepanjang 140,9 kilometer (km) harus dibatalkan.

“Kita meminta Presiden Jokowi membatalkan proyek tersebut, karena kita melihat ada kepentingan bisnis properti dibalik proyek itu seperti Sinar Mas, Sumarecon dan Lippo. Kami melihat juga proyek tersebut tidak sesuai dan tidak ada dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga pemerintah secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat dokumen perjanjian proyek tersebut,” tegas Ferry Juliantono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, di Jakarta Selatan, Rabu (10/2).

Menurut Ferrry, aksi penolakan tersebut terus digalakkan bersama rekan-rekan di Jawa Barat seperti dari kalangan LSM, aktivis, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, dan ormas.

“Kita akan terus mencari dukungan dan perbanyak elemen untuk menolak rencana pemerintah tersebut,” tegas Ferry.

Menurut Ferry, program pemerintah terseut tidak sesuai janji-janjinya. Dalam situasi krisis malah melakukan program yang tidak menyentuh rakyat. Apalagi hingga sekarang pemerintah tidak transparan mengenai proyek tersebut dan terkesan ada permainan.

“Kita patut mempertanyakan darimana hitung-hitungan manfaatnya. Dan, kenapa pemerintah Indonesia ngotot membangun kereta cepat. Ini ada kepentingan penguasaha Tanah Air, nanti akan dilepas hak-haknya kepada pengembang,” ujarnya.