Kohati PB HMI: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Keterwakilan Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Korps HMI Wati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Kohati PB HMI) Periode 2021-2023 Umiroh Fauziah meminta pemerintah agar penunjukan penjabat kepala daerah harus mempertimbangkan keterwakilan perempaun.

Umiroh menyampaikan hal itu, Rabu (6/9) menanggapi pelantikan sejumlah penjabat Kepala Daerah oleh Mendagri maupun Gubernur.

Terbaru adalah pelantikan sembilan penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di sembilan provinsi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa (5/9/2023).

Umiroh menyoroti ketiadaan keterwakilan perempuan untuk menduduki posisi sebagai penjabat gubernur.

Dia menyebut hal itu menjadi pertanyaan bagi sebagian kalangan tentang bagaimana komitmen negara dalam memberikan ruang-ruang terhadap perempuan dalam kepemimpinan negara khusunya proses penunjukan penjabat kepala daerah saat ini.

Menurut Umiroh, apabila negara berkomitmen menyediakan serta memberikan ruang-ruang bagi perempuan dalam kepemimpinan nasional maka seharusnya dari jumlah penjabat kepala daerah setidaknya menempatkan keterwakilan perempuan.

“Pada tahun 2023 ini total daerah yang akan diisi oleh penjabat kepala daerah sebanyak 170 daerah dengan rincian 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 38 kota. Dari jumlah itu menjadi pertanyaan adalah berapa kuota untuk perempuan. Sejauh ini kami melihat belum ada perempuan,” kata Umiroh.

Dia mengingatkan Undang-Undang secara tegas mengakomodasi adanya kuota 30 persen bagi perempuan.