Kok PB PGRI tak Desak Presiden Segera Sahkan Revisi UU ASN?
jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 kembali menyampaikan kekecewaannya atas sikap Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi yang menganggap pengangkatan honorer tua menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai solusi dari pemerintah yang harus diterima.
Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Nurbaiti menilai, pernyataan Unifah itu tidak sesuai dengan aspirasi honorer K2.
"Jangan salah loh ya. Kami yang honorer juga bayar iuran bulanan ke PGRI tapi kok kami digiring ke PPPK. Adilkah ini?," ujar Nurbaiti kepada JPNN, Kamis (25/10).
Dia mengimbau PB PGRI berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Honorer K2 salut pengurus PB PGRI sudah bertemu presiden dan MenPAN-RB. Namun honorer K2 kecewa kenapa solusinya hanya sebatas PPPK.
Kalau memang tidak mau melanggar UU, lanjutnya, mestinya PB PGRI minta kepada presiden segera sahkan revisi UU ASN atau Keppres buat menyelesaikan honorer K2.
BACA JUGA: Ketahuilah, PB PGRI Desak Revisi UU ASN Demi Honorer K2
"Wong guru bantu DKI saja bisa kok presiden buatkan Keppres, mereka tuntas di 2017. Padahal usia mereka semua di atas 35 tahun," tandasnya. (esy/jpnn)
Honorer K2 kecewa dengan Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi yang dinilai tidak serius memperjuangkan honorer K2 menjadi PNS.
- Pemerintah Fokus Tuntaskan Pengangkatan PPPK Tahap 1, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun
- Revisi UU ASN Mengubah Tenggat Penyelesaian Honorer?
- RUU ASN Masuk dalam Tahap Penyempurnaan Naskah Akademik
- Surat Kemendagri & KepmenPAN-RB Jadi Senjata Honorer R2/R3 Diangkat PPPK Paruh Waktu, Faktanya?
- Ketua K2 Palembang Desak Menpan-RB Kaji Ulang Penundaan Pengangkatan CASN
- Honorer K2 Adukan Masalah Rekrutmen PPPK 2024 ke Komnas HAM, Semoga Didengar Prabowo