Kolaborasi Jaksa Agung-Ketua KPK Bakal Optimalkan Penggunaan Dana Desa

Atas dasar itu, dia sangat mendukung langkah Ketua KPK Firli Bahuri dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang mengarahkan program pencegahan korupsi ke desa-desa.
Menurut Harsya, penyebab korupsi Dana Desa bukan saja karena faktor kesengajaan perangkat desa, tetapi juga faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam mengelola dana desa.
“Di sini letak urgensinya, mereka butuh asistensi, bimbingan, penyuluhan, pendampingan hukum oleh penegak hukum,” tegasnya.
Dia berharap melalui bimbingan langsung lembaga penegak hukum, pengelolaan Dana Desa makin akuntabel, tepat guna, dan tepat sasaran.
Dengan begitu, lanjutnya, dampak pembangunan akan dirasakan masyarakat desa sehingga ketimpangan dengan masyarakat perkotaan dapat teratasi.
“Saya optimistis jika program itu intensif, visi-misi Presiden untuk pembangunan berkeadilan segera terwujud,” tegas Harsya.(fri/jpnn)
Praktisi hukum Harsya Wardhana melihat semangat Jaksa Agung dan Ketua KPK sama, satu padu mengawal program pemerintah memajukan desa.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Cegah DBD dengan Edukasi 3M Plus, Soffell dan Pemerintah Provinsi Bali Sasar 35 Desa dan Kelurahan
- Kewenangan Intelijen-Perampasan Aset di UU Kejaksaan Disorot Pakar dan Praktisi Hukum
- STPMD, ISKA & IPD Gelar Kuliah Umum Tentang Transformasi Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
- Laskar Merah Putih Ajak Masyarakat Dukung Kejagung Berantas Korupsi
- Kejagung Lagi Digdaya, Potensial Dijadikan Musuh Bersama
- Ahmad Luthfi: Potensi Desa Jadi Basis Pembangunan Jateng