Kolaborasi Trias Politika Indonesia Tangani Perubahan Iklim
Diperkuat dengan elemen ketiga, Takdir Rahmadi siap mendukung upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dengan memegang prinsip in dubio pro natura, atau keberpihakan kepada lingkungan hidup.
Takdir mencontohkan beberapa kasus yang sampai ke Mahkamah Agung, dan akhirnya dimenangkan oleh KLHK. Beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan PT JJP bersalah setelah melalui proses kasasi, 28 Juni 2018.
Perusahaan tersebut diwajibkan membayar ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp491 miliar.
Pada bulan Agustus 2018, MA juga menolak kasasi PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ) dan mengabulkan gugatan KLHK senilai Rp639,94 miliar, contohnya.
Perpaduan ketiga elemen negara ini selalu diperlukan dalam perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan serta pengendalian perubahan iklim. (adv/jpnn)
Baru di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo penegakan hukum Karhutla berani menyentuh korporasi.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Menteri LH Hanif Faisol Terjun Langsung Bersihkan Sampah di Kali Cipinang
- Prabowo Subianto Pecah KLHK jadi 2 Kementerian Berbeda
- Ini Deretan Keberhasilan yang Dicapai KLHK Selama 10 Tahun Dipimpin Menteri Siti Nurbaya
- Mendukung NDC, Menteri LHK Siti Nurbaya Beri Penghargaan PT ITCI Kartika Utama
- Hashim: Penghargaan dari KLHK Sebagai Dorongan Untuk Terus Membuktikan Komitmen Iklim
- Menteri Siti: Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Mendukung Visi Indonesia Emas 2045